Sekolah dan Menganggur, INDEF Pertanyakan Peran Kementerian Pendidikan

TEMPO.CO, Jakarta – Periset Senior Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF Didin S. Damanhuri menyorot masalah peristiwa ketidakadilan di Indonesia sepanjang sepuluh tahun akhir. Salah satunya mengenai ketidakadilan antargenerasi disebutkan menyerang rasa keadilan untuk angkatan milenial dan Z.

Didin akui takjub sesudah Tubuh Pusat Statistik atau BPS melaunching hasil sigi yang memperlihatkan hampir 10 juta atau 9,sembilan juta angkatan milenial dan Z yang tidak sekolah dan bekerja. Ia menyebutkan kejadian itu tidak seharusnya terjadi di negara yang memiliki alasan keadilan sosial untuk semua masyarakat Indonesia dalam konstitusi.

“Ada 10 juta gen Z yang tidak sekolah dan tidak bekerja. Pertanyaannya saat ada rumor UKT (Uang Kuliah Tunggal), kemana-mana Kementerian Pendidikan sepanjang sepuluh tahun akhir ini ini? Ini sangat menyerang rasa keadilan untuk angkatan milenial dan angkatan Z,” kata Didin dalam dialog Public INDEF bertema “Hari Lahir Pancasila: Ekonomi Telah Adil untuk Semua?” pada Selasa, 4 Juni 2024.

BPS awalnya sudah memberikan laporan ada 9,sembilan juta warga berumur 15-25 tahun tidak meng ikuti pendidikan, tugas, dan training alias tidak bekerja. Peristiwa itu terekam hasil dari sigi yang diambil pada masa 2021-2022.

Dari angka itu, keadaan tidak bekerja dikuasai oleh wanita muda sekitar 5,73 juta orang dan 4,17 juta lelaki muda.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah ungkap faktor-faktor sebagai pemicu tingginya angka pengangguran di kelompok Gen Z pada 2023 hasil dari survey BPS. Menurut Ida, salah satunya pemicu tingginya angka pengangguran karena perbedaan di antara ketrampilan yang dipunyai lulusan dengan keperluan industri pasar tenaga kerja.

Disamping itu, pemicu lain banyak gen Z jadi pengangguran karena masih pada proses mencari kerja. “Dijumpai miss-match (perbedaan), menjadi output dari pendidikan vokasi belum sanggup berkesesuaian dengan keperluan pasar kerja,” kata Ida di pertemuan bekerja sama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Senin, 20 Mei 2024.

Selanjutnya, Ida menyorot kontributor angka pengangguran paling banyak di kelompok gen Z asal dari lulusan SMK. Angka pengangguran visit here itu bahkan juga capai sekitaran 8,9 %. “Pengangguran kita ini paling banyak disembahkan dari lulusan SMK, beberapa anak lulusan SMA, ini muncul karena ada mismatch,” bebernya.

Untuk menangani permasalahan ini, Ida mengatakan jika pemerintahan sudah mengeluarkan Ketentuan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 berkenaan Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Training Vokasi. Menurut Ida, ketentuan ini mewajibkan pendidikan dan training untuk sesuaikan dengan keperluan dunia usaha dan industri.

Ketentuan itu menggerakkan ada kerja sama di antara penopang kebutuhan berkaitan, seperti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Penelitian, dan Tehnologi (Kemendikbud Ristek), Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN Indonesia) untuk mendatangkan tenaga kerja yang kapabel sesuai keperluan pasar kerja yang tetap berubah.