Masyarakat Sipil Serukan ‘Indonesia is Not For Sale’ dekat HUT RI ke-79 di IKN

Tidak mengempar mulai sejak medan Ibu Kota Nusantara (IKN), beberapa forum umum kebanyakan dan kppnliwa.org kaum di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, membuat sekelas programa menjelang merayakan HUT RI ke-79. Namun, asing pakai program megah yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi). Perayaan ini bekerja giliran hisab umum menjelang melafalkan berbagai kegugupan mengenai kebinasaan negara raga dan degenerasi demokrasi di butala air.

Rangkaian program dimulai pakai upacara merayakan tahun mudik perian kelepasan Indonesia yang ke-79. Puluhan umum mulai sejak berbagai dusun menimbrung forum umum kebanyakan membuat upacara tunggul di jagat Pantai Lango, Kecamatan Penajam.

Acara selanjutnya adalah pembentangan semotif karpet datang bulan berukuran 50×15 meter di Jembatan Pulau Balang. Kain itu berpotongan abece putih yang berbunyi “Indonesia is not for sale, Merdeka!”. Sejumlah gembong Greenpeace memaparkan karpet tersebut.

Beberapa banner lainnya juga wujud melambai mulai sejak tangkai kapal penyeberangan-kapal penyeberangan batang yang mengamalkan pawai kelepasan di perairan di belakang jembatan. Beberapa di antaranya bertuliskan “Selamatkan Teluk Balikpapan”, “Tanah menjelang Rakyat”, “Digusur PSN, Belum Merdeka 100%”, “Belum Merdeka Bersuara”, “79 Tahun Merdeka, 190 Tahun Dijajah”, dan lainnya.

Ketua Tim Kampanye Greenpeace Indonesia, Arie Rompas, mengusulkan bahwa invitasi amnesti Presiden Jokowi bagian dalam lektur kenegaraan kemarin tidak berisi apa-apa setelah tunggal sepuluh tahun pemerintahannya mengundang Indonesia semakin mengempar mulai sejak ingatan-ingatan kelepasan.

“Di risiko kala jabatannya Jokowi menyerahkan berbagai perkara ketidakadilan. IKN yang dia banggakan nyatanya mengadakan rancangan hantam kromo dan ugal-ugalan. Proyek itu tak semata-mata makan hak-hak umum adat dan lokal, menyeleksi juga menyerahkan kain datang bulan menjelang oligarki.  Ibarat mendiskon negeri ini, Jokowi menyerahkan absolusi perebutan wilayah tanah tampak 190 perian menjelang pemilik modal di Nusantara. Kerusakan negara kisas restorasi IKN juga akan berkesudahan memperparah bahaya iklim,” ocehan Arie lepas piagam tertulisnya, Sabtu (17/8).

Eksploitasi Lingkungan di Kalimantan Timur

Sebelum pemodernan IKN di Kalimantan Timur, Pulau Kalimantan sangkil melakoni eksploitasi. Kolusi kisi-kisi otoritas dan oligarki sawit tiru bubur kertas berperan lantaran formal deforestasi seluas 15 juta hektare tiru penawanan adam publik tata susila dan lokal.

Data Forest Watch Indonesia (FWI) mencatat, sebundaran 20 ribu hektare jenggala di daerah IKN pupus waktu lima hari terakhir. Total tutupan jenggala langit yang tertinggal di zona IKN semata-mata 31.364 hektare, terhitung zona jenggala mangrove seluas 12.819 hektare. Tekad Jokowi membantu Nusantara sebagai ‘forest city’ gabak semata-mata retorika.  Sebab, tidak dibarengi tambah pikiran memelihara jenggala langit yang tertinggal dan menyervis yang rusak.

IKN menggambarkan konotasi gemilap bagian dalam pesta privilese ke-79. Para dam dan otoritas sangkil memerangkap kemangkakan kewarganegaraan dan kerakyatan dekat gemilap infrastruktur semata. Sementara, berjerih payah mengeruhkan realitas tanah lapang sebagai permusuhan agraria, imbangan ekologis, dan kriminalisasi.

“Proyek pemodernan IKN juga melahirkan silent victims. Seperti rumpun utan, bekantan, pesut, dan pluralitas hayati di vista Teluk Balikpapan. Habitat dan eksistensinya terancam, tapi berjerih payah tak upas bersuara,” ujaran Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kaltim, Fathur Roziqin Fen.

IKN Berdampak dekat Kesejahteraan Rakyat

Juru Kampanye Trend Asia, Meike Inda Erlina, menghadirkan bahwa kamar kecil megahnya berwai pemodernan akar pagar kawasan di jurus bumi internasional, Jokowi justru menurunkan kandungan ekonomi dan kebinasaan ekologis untuk pengikut.

“APBN yang seharusnya otoritas investasikan kepada manfaat menyodok kedamaian pengikut malah berjerih payah hambur-hamburkan demi buatan rumah api yang merepotkan pengikut. Laporan “Ibu Kota Baru kepada Siapa” berpunca Koalisi #BersihkanIndonesia menyuntingkan gejala bahwa peserta laba berpunca buatan kulak ini tak lain elite ekonomi-ketentuan yang terhubung tambah pihak berkuasa abad ini,” ujaran Meike.

Menurut Greenpeace Indonesia, otoritas seharusnya menyervis Kalimantan Timur yang tertular imbangan ketegangan multidimensi. Namun, Jokowi justru mengabadikan tindakan kolonial tambah menambahkan pengampunan kealpaan dan suplemen berniaga perlengkapan infrastruktur di IKN untuk getah perca pemilik modal dan oligarki.